//
you're reading...
SOSIALITA

Reformasi: Antara Demokrasi Dan Kesejahteraan Rakyat

Reformasi di negara kita telah bergulir selama sembilan tahun. Semenjak Mei tahun 1998, kita memasuki era baru. Suatu era yang dikenal dengan era perubahan dalam berbagai tatanan di negara kita. Terutama tatanan politik dan ekonomi negara.

Reformasi menjadi awal perombakan sistem pengelolaan negara kita yang sebelumnya kurang menunjukkan hakikat negara yang menganut demokrasi. Bahkan kepentingan rakyat dalam bidang politik pada masa sebelumnya (masa orde baru) seringkali diabaikan dan dibungkam. Sehingga dalam bidang politik masyarakat kurang memiliki peranan. Hanya ‘membeo’ pada keinginan para penguasa.

Namun, setelah reformasi bergulir selama sembilan tahun dengan tujuan memberi kebebasan dalam bidang politik dan mensejahterakan rakyat, nampak manfaatnya belum dirasakan rakyat secara optimal.

Implikasi Peralihan

Implikasi yang terasa sampai ke tingkat bawah adalah dalam bidang politik. Sekarang rakyat bisa merasakan kebebasan dalam bidang politik. Terutama dengan diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum dan berserikat (berorganisasi). Tidak ada lagi pemaksaan, tidak ada lagi penangkapan karena berbeda pendapat dengan pemerintah. Alhasil masyarakat pun mulai berani dan dapat menyalurkan aspirasinya.

Namun, aspirasi tersebut masih sering kurang didengar. Sehingga usulan, kritikan dan harapan rakyat raib dengan riuhnya keinginan pribadi wakil rakyat (legislatif) dan pejabat pemerintah sendiri (eksekutif).

Menurut pengamatan penulis rakyat secara umum telah mampu menerima perubahan atau peralihan yang pertama. Hal ini tercermin dari fakta keberhasilan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung pada tahun 2004. Dapat disebut inilah implikasi positif dari peralihan (reformasi).

Tetapi hendak pula diperhatikan di sudut lain, rakyat yang baru merasakan kebebasan belum mampu memanfaatkannya secara lebih arif dan bijaksana. Alih-alih rakyat memiliki etika politik yang baik dalam menyampaikan aspirasinya, yang terjadi adalah kesemrawutan sebagai akibat kebebasan yang kebablasan. Hal ini dapat dilihat dari fakta meningkatnya gelombang demostrasi setelah reformasi. Dan sebagian diantaranya berujung pada pengrusakan fasilitas umum. Inilah kiranya luapan dari kebebasan yang terpendam. Sehingga memerlukan pendampingan dari berbagai pihak, terutama para akademisi.

Benih Deviasi Dari Perubahan

Pada hakikatnya tujuan tertinggi dari demokrasi adalah kesejahteraan rakyat. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, walaupun telah sembilan tahun era reformasi berjalan, rakyat belum merasakan dampak yang signifikan dalam bidang sosial ekonomi (baca: kesejahteraan) secara merata. Hal ini seakan-akan menjadi benih deviasi (penyimpangan) dari perubahan (reformasi). Karena tujuan esensial dari perubahan adalah adanya perbaikan bagi rakyat.

Maka pantaslah jika rakyat secara umum mengatakan bahwa era reformasi tidak berdampak sedikitpun bagi kesejahteraan mereka. “Yang susah tetap susah, yang senang tetap senang”. Bahkan ada yang mengatakan, “setelah reformasi, hidup terasa semakin sulit (secara ekonomi).

Jika dicermati, kesulitan atau kurang terperhatikannya kesejahteraan rakyat dapat menghambat perubahan dalam bidang politik yang selama ini berjalan. Dengan alasan apabila kesejahteraan belum tercapai, rakyat akan mudah diarahkan oleh orang yang yang memiliki kepentingan politik dengan berbekal modal (uang). Singkatnya, pilihan rakyat pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum masih dan akan dibayang-bayangi oleh money politic (politik uang). Orang yang memiliki modal besar akan dengan mudah mendulang suara.

Para wakil rakyat yang mendapatkan banyak suara dengan modal sejumlah uang secara logis akan berfikir kalkulatif atas modal yang telah dikeluarkannya ketika pemilihan. Sehingga ketika mereka telah menempati kursi jabatan (legialatif dan ekskutif) hal yang akan menjadio prioritas adalah kpentingan pribadi. Walhasil janji kepada rakyat sesaat menjelang pemilu terlupakan.

Tindakan para wakil rakyat ini, baik yang duduk di bangku legislatif atau eksekutif akan menurunkan kepercayaan rakyat. Mereka akan mengalami krisis kepercayaan. Terutama apabila kebijakan dari kedua lembaga tersebut dianggap tidak bijak oleh rakyat.

Rakyat merasa sering dijadikan objek tempat mendulang suara ketika pemilu. Banyak sekali calon yang menjanjikan ini dan itu. Tapi pada saat mereka menduduki jabatan yang diinginkan rakyat pun dilupakan. Terlebih ketika rakyat terkena musibah dan menderita, banyak diantara calon yang telah menjadi pejabat acuh tak acuh atau tidak peduli. Padahal rakyatlah yang memberi kepercayaan dan menitip harapan pada mereka.

Mudah-mudahan apa sedang terjadi ini dapat dibendung. Karena apabila pemimpin atau wakil rakyat sudah tidak dipercaya rakyatnya, maka yang terjadi adalah merejalelanya tindakan melawan pemerintah dan disintegrasi.

Penulis, JAJANG BADRUZAMAN

About these ads

About lenterapena

Jajang Badruzaman, Alumni Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: