//
you're reading...
PENDIDIKAN

Mengurai Benang Kusut Pendidikan

Delapan tahun kita bertekad untuk bangkit dari krisis ekonomi. Tapi rupanya langkah kita tetap ketinggalan dari negara-negara tetangga. Sampai saat ini pun masih terasa betapa sesaknya rakyat mencari nafkah. Alhasil, banyak pakar berpendapat pembangunan kita berjalan di tempat.

Demikian halnya dengan dunia pendidikan. Hingga saat ini pendidikan masih menjadi sesuatu yang sangat mahal. Dan terkesan eksklusif, hanya untuk orang-orang yang menduduki stratifikasi sosial menengah ke atas. Walaupun kondisi demikian hanya dirasakan oleh orang yang berada di bawah garis kemiskinan, tapi berimbas juga pada pembangunan secara keseluruhan. Karena mayoritas penduduk negara kita berada pada starata sosial menengah ke bawah.

Tak ayal pemerintah pun bekerja keras guna mengurangi jumlah buta huruf dan anak putus sekolah. Berbagai program pemerintah jalankan. Salahsatunya adalah pelaksanaan otonomi pendidikan. Upaya ini ditempuh guna mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.

Otonomi Pendidikan

Dampak dari kebijakan otonomi pendidikan yang sangat mencolok terjadi di peguruan tinggi. Terutama peguruan tinggi negeri. Walapun pada kenyataannya lebih terfokus pada pembangunan infrastrukur daripada supratrukstur (baca: SDM). Alhasil, berimbas pada mahalnya biaya pendidikan. Sehingga kuliah di sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ternama, terkesan hanya bagi kaum elit. Karena hanya kaum elitlah yang dapat memberi kontribusi secara finansial.

Padahal undang-undang Sisdiknas menegaskan tentang hak setiap orang warga negara mendapat pendidikan yang berkualitas dalam pasal 5 ayat 1 digariskan, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”.

Lebih jauhnya, lembaga pendidikan tinggi negeri hampir terjebak dalam bencana komersialisasi pendidikan. Pendidikan menjadi komoditi yang hanya dijual-belikan demi keuntungan semata.

Tujuan Pendidikan Nasional

Untuk mengukur apakah langkah yang ditempuh pemerintah sesuai dengan acuan pendidikan kita, haruslah kita merujuk pada tujuan pendidikan nasional. Terutama UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan UU Sisdikanas sebagai landasan operasional.

Termaktub dalam pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah berupaya ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Dan proses mencerdaskan bangsa ini dapat dicapai dengan pendidikan yang berkualitas dan merata. Lebih lanjut, UUD 1945 pasal 31 menegaskan secara lebih terperinci, ‘‘Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” dan UU Sisdiknas pasal 5 ayat 1 sebagai landasan operasional. Jadi, seyogyanya pendidikan ditujukan untuk semua orang (education for all).

Dan kebijakan pemerintah yang bersebrangan dengan landasan konstitusional dan operasional berarti merupakan tindakan inkonsitensi atau penyelewengan. Dan seyogyanya kebijakan demikian dipangkas habis. Terutama berbagai kebijakan yang mengarah pada komersialisasi, pengkebirian anggaran pendidikan (baca: kurang dari 20% dari APBN), dan kebijakan diskriminatif.

Pendidikan yang Diharapkan

Menurut saya, seluruh penduduk Indonesia sangat mengharapkan pendidikan yang ideal, yaitu pendidikan yang berkualitas tinggi dan merata. Sehingga dampak dari pembangunan negara dapat dirasakan seluruh elemen bangsa.

Sebagai langkah awal, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk harus ditujukan untuk pemerataan lembaga pendidikan (aspek kuantitas). Karena saat ini lembaga pendidikan yang berkualitas masih terpusat di beberapa kota besar saja.

Dalam menentukan arah kebijakan pendidikan (aspek kualitas), ada baiknya selaras dengan empat pilar pendidikan (the four pillar of education) yang dicanangkan UNESCO sebagai arah pendidikan abad XXI, dan disesuaikan dengan kultur negara kita yang bhineka.

Berawal dari learning to know (belajar untuk tahu). Orientasinya adalah siswa atau mahasiswa dituntut untuk mempu mencari sendiri sumber pengetahuan. Tidak hanya bersumber dari guru atau dosen.

Learning to do (belajar untuk berbuat). Dalam kegiatan pembelajaraannya diupayakan tidak bersifat pasif tapi partisipatif dan praktis (learning by doing).

Learning to live together (belajar untuk hidup bersama), peserta didik diarahkan untuk mampu bermasyarakat. Terutama memahami kondisi sosial lingkungannya. Sehingga setiap siswa dapat beprilaku sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa mengganggu hak orang lain (toleransi). Baik dalam lingkup lokal atau global demi terciptanya civil society (masyarakat madani).

Learning to be (belajar untuk menjadi). Proses pembelajaran ini diupayakan sebagai proses character building (pembangunan karakter), supaya peserta didik menjadi manusia yang berkarakter pembelajar atau -meminjam istilah Adreas Harefa- menjadi manusia pembelajar.

Dan apabila kita memperhatikan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan selama ini, pemerintah terlalu terpaku pada output. Sehingga kegiatan pembelajaran diarahkan sebagai proses yang lebih mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia yang siap kerja (baca: pragmatis) dan memiliki skill yang mumpuni (link and match). Padahal tujuan pendidikan yang hakiki adalah pembentukan karakter manusia (character building) yang mampu hidup mandiri dan memiliki scientific attitude.*

JAJANG BADRUZAMAN

* Dipublikasikan di Koran MEDIKOM.

About lenterapena

Jajang Badruzaman, Alumni Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: