//
you're reading...
PENDIDIKAN

Hilangnya Makna Pendidikan

Hakikat dari pendidikan adalah pemberdayaan manusia ke taraf insani. Drijarkara mendefinisikan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia.  Proses pendidikan itu sendiri meliputi proses transfer ilmu dan pengetahuan (transfer of science and knowledge), pembinaan moral dan pengembangan potensi pribadi (peserta didik). Semua itu ditujukan supaya setiap peserta didik mampu hidup secara mandiri di masa mendatang (menempati harkat sebagai manusia yang sesungguhnya). Sehingga yang menjadi sasaran utama dari pendidikan adalah pembangunan karakter peserta didik (character building).

Parasit Pendidikan

Tujuan pendidikan tersebut hendaknya dijadikan tujuan utama bagi penyelenggaraan pendidikan. Karena tujuan tersebut merupakan fondasi pendidikan yang paling mendasar bagi nilai-nilai humanitas. Namun seringkali penyelenggara pendidikan, baik tingkat lembaga atau negara mengabaikan fondasi tersebut dan terjebak oleh parasit pendidikan.

Diantara parasit yang paling rentan dan membahayakan terhadap pendidikan adalah acuan penilaian yang terlampau sakral dan mesti diikuti secara membabi-buta (output oriented), baik dalam lingkup lembaga atau negara. Sehingga pendidikan hanya sekedar jadi arena lomba mendapatkan nilai akhir (baca: nilai ujian). Sedangkan proses pendidikan tidak terlalu dijadikan acuan dan diperhatikan lagi sebagai objek penilaian.

Parasit yang kedua adalah adanya kepentingan terselubung dalam penyelenggaraan pendidikan. Terutama kepentingan ekonomis (meraup laba) semata. Dengan kata lain, passionate capitalism (hasrat meraup keuntungan yang bersifat materi) sangat mewarnai penyelenggaraan pendidikan, baik oleh pribadi maupun kelompok tertentu. Lembaga-lembaga pendidikan hanya dijadikan lahan bisnis bagi penyelenggaranya. Sehingga yang diutamakan adalah kuantitas siswa dan tuntutan dunia kerja atau spesialisasi (program studi) diarahkan pada pencapaian karier siswa semata.

Walaupun terlihat realiastis, dua jenis parasit tersebut lambat-laun akan menggerogoti pendidikan dan akhirnya pedidikan akan kehilangan nyawa (mati). Pendidikan akan kehilangan makna (substansi) dan hasil yang didapat dari proses pendidikan tersebut tidak akan berguna bagi pelestarian nilai-nilai humanitas. Orang (lulusan sekolah) terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang individualistis dan materialistis.

Dampak Yang Lebih Luas

Lembaga pendidikan yang kering (tidak bermakna) setiap tahun akan melahirkan pribadi-pribadi yang tidak memiliki karakter humanistis. Sebuah generasi yang hanya mengetengahkan pencapaian akhir (nilai) dari sebuah pembelajaran serta siap bersaing dalam kancah perebutan kekayaan dengan bekal sejumlah ilmu yang mumpuni dan pandangan hidup pragmatis-ekonomis. Tak jarang persaingan itu terjadi tidak secara sehat. Suap (kolusi) dan nepotisme jadi pilihan utama dalam mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan korupsi pun jadi alternatif utama untuk mengembalikan ongkos mendapatkan pekerjaan (baca: balik modal). Tanpa disadari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) menjadi sebuah aturan yang disepakati tanpa perlu nota kesepahaman. Bahkan membentuk sistem birokrasi di berbagai lembaga pada sebuah negara.

Lembaga pelayanan publik (milik pemerintah) seperti rumah sakit dan sekolah tidak lagi dianggap sebagai fasilitas umum oleh sebagian masyarakat. Karena pelayanannya cenderung lebih ditujukan untuk elit tertentu. Terutama karena ongkos pelayanan yang terlalu mahal untuk dibayar serta sikap tidak empati para pengelolanya terhadap nasib mereka. Tak ayal, banyak orang yang rela untuk melawan penyakit kronis bahkan meregang nyawa di gubuk-gubuk dan di kolong-kolong jembatan dari pada berobat ke rumah sakit. Sementara itu bagi anak-anak yang berasal dari kalangan yang kurang mampu secara ekonomi, berjualan di pinggir jalan (pedagang asongan) dan mengamen menjadi pilihan karena desakan kebutuhan ekonomi. Membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga sudah mereka anggap cukup. Harapan untuk mewujudkan cita-cita mereka sewaktu kecil berlalu begitu saja seiring berlalunya mobil-mobil yang mereka temui di jalan-jalan.

Dampak terpuruknya pendidikan juga terlihat pada tatanan masyarakat. Equality (persamaan) dan egalitarianisme (kebersamaan) punah. Relasi sosial yang merupakan fondasi sebuah masyarakat menjadi sesuatu yang langka. Gotong-royong sebagai identitas bangsa tak dapat ditemui lagi. Yang tersisa adalah kompetisi dengan segala resiko prejudice-nya. Setiap orang gemar saling menjatuhkan demi mewujudkan cita-cita individu. Konflik antar pribadi dan golongan beranak-pinak. Semua itu berakar dari komunikasi yang tersendat sebagai konsekuensi logis dari relasi sosial yang terputus.

Revitalisasi Pendidikan

Dampak yang memilukan itu kiranya dapat dicegah dan diatasi dengan mengembalikan pendidikan pada kedudukan semula (hakikatnya). Setidaknya revitalisasi jadi pilihan utama. Penanaman nilai-nilai atau norma-norma yang dianut oleh bangsa kita hendaknya ditanamakan pada setiap peserta didik secara lebih serius dalam proses pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya terwujud dalam patokan (baca: mengacu pada) nilai akhir atau nilai ujian.

Penanaman nilai-nilai etika lokal adalah sebuah upaya praktis yang harus ditempuh dalam rangka mengembalikan jati diri bangsa. Terutama sebagai benteng pertahanan untuk menghadang imperalisme kultural sebagai akibat globalisasi. Pembentukan kepribadian yang meliputi watak dan prilaku peserta didik hendaknya menjadi agenda utama pelaksanaan pendidikan.

Selain penanaman etika lokal, pendidikan agama juga memiliki peranan dalam pembentukan moral peserta didik. Pendidikan agama hendaknya dilakukan secara intens dengan kerjasama antar guru, orang tua, tokoh agama dan masyarakat. Pembinaan keberagamaan (religiositas) peserta didik tidak hanya dilaksanakan di sekolah yang terbatas jam pelajaran. Tetapi di berbagai tempat, di mana seorang peserta didik berada (keluarga dan lingkungan). Sehingga abjeksi moral dapat dicegah secara simultan dengan kerjasama semua elemen pendidikan informal (keluarga), formal (lembaga pendidikan) dan non-formal (masyarakat).

Setelah peserta didik ditempa dengan pendidikan moral yang menyangkut tanggungjawab pribadi, maka penanaman tata aturan pergaulan dalam bermasyarakat juga hendaknya diperhatikan sejak dini. Toleransi dan pemahaman tentang pluralitas (baca: pluralisme) adalah keperluan yang tidak dapat ditawar. Kedua hal tersebut harus ditanamkan sejak dini pada peserta didik. Terlebih bagi negara yang bhineka. Karena pluralisme adalah nafas dari ke-bhineka-an.

Penanaman toleransi dan pluralisme ini dutujukan demi terwujudnya nilai-nilai demokrasi dialogis dalam masyarakat. Sehingga setiap anggota masyarakat dapat berhubungan secara dialogis. Tidak ada lagi sekat pemisah strata sosial, golongan dan etnis. Komunikasi sebagai fondasi sebuah masyarakat menjadi semakin kuat. Gotong-royong semarak mewarnai kehidupan sehari-hari. Inilah masyarakat madani cita-cita bersama. Wallahu a’lam bish-shawab.

About lenterapena

Jajang Badruzaman, Alumni Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: